LAMSEL – Ketimpangan alokasi anggaran infrastruktur menjadi sorotan utama dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Lampung Selatan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kamis (16/4/2026).
Dalam forum tersebut, dewan menilai pembangunan jalan masih terlalu terpusat pada ruas kabupaten, sementara jalan lingkungan di desa-desa belum tersentuh secara merata.
Sekretaris Komisi III DPRD Lampung Selatan, Hendry Gunawan menegaskan, perlunya kajian ulang agar distribusi anggaran lebih proporsional, khususnya antara Dinas PUPR dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim).
“Kami melihat anggaran infrastruktur, terutama untuk PU dan Perkim, masih timpang. Fokus memang pada jalan kabupaten, tapi faktanya banyak jalan lingkungan yang belum tersentuh. Ini perlu dikaji ulang agar pembangunan lebih merata,” ujar Hendry.
Ia juga menyoroti masih banyak wilayah di Lampung Selatan yang bahkan tidak memiliki ruas jalan kabupaten, sehingga akses masyarakat sangat bergantung pada jalan lingkungan yang kondisinya kerap memprihatinkan.
“Jangan sampai kita hanya fokus pada jalan besar, sementara akses dasar masyarakat di lingkungan justru terabaikan. Drainase dan infrastruktur pendukung lainnya juga harus menjadi perhatian,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bappeda Lampung Selatan, Aryan Saruhian, mengakui bahwa selama ini pembangunan memang diprioritaskan pada jalan kabupaten. Hal itu, kata dia, didasarkan pada berbagai pertimbangan, mulai dari konektivitas antarwilayah hingga dampak ekonomi.
“Memang kita fokus ke jalan kabupaten karena melihat banyak aspek, terutama mana yang menjadi prioritas utama dan memberikan dampak lebih luas,” jelas Aryan.
Meski demikian, Aryan memastikan pemerintah daerah tidak mengabaikan pembangunan di tingkat desa. Saat ini, pihaknya tengah menyiapkan program “Desa HELAU” sebagai upaya memperkuat wajah pembangunan dari desa.
“Konsepnya, wajah kabupaten itu dimulai dari desa. Kita ingin Lampung Selatan bukan sekadar gerbang Sumatera yang hanya dilintasi, tetapi menjadi beranda yang membuat orang singgah,” katanya.
Program Desa HELAU nantinya akan dilengkapi dengan skema penghargaan (reward) bagi desa yang berhasil melakukan pembangunan secara optimal. Saat ini, konsep tersebut masih dalam tahap pendalaman agar implementasinya tepat sasaran.
Di sisi lain, Aryan juga mengungkapkan tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah. Tahun ini, kemampuan anggaran daerah mengalami penurunan hingga Rp333 miliar. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Pemkab Lampung Selatan tengah mengajukan pinjaman sebesar Rp100 miliar ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
“Pinjaman ini rencananya akan digunakan untuk memperkuat pembangunan infrastruktur, baik jalan kabupaten maupun jalan lingkungan,” pungkasnya. (Red)